Rumah tangga petani di Indonesia merupakan struktur penduduk terbesar di Indonesia dan kondisi kekinian mengalami proses kerentanan dan tekanan yang disebabkan oleh berbagai kebijakan yang tidak memihak pada mereka. Kerentanan dan tekanan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang diluar control kehidupan mereka seperti tekanan demografi (ledakan jumlah penduduk), tekanan social budaya (komersialisasi pedesaan imbas dari merembesnya produk-produk impor yang sudah memasuki pedesaan dan pergeseran nilai dan perilaku akibat digesernya sistem social dengan sistem ekonomi pada pola bagi hasil pertanian), tekanan ekonomi dan politik (kebijakan mikro dan makro pertanian).
Konsultasi Nasional Kebijakan Pertanian dan Rapat Pimpinan Dewan Tani Nasional API merupakan tindakan strategis organisasi petani yang memiliki tujuan dan sasaran sebagai media menyuarakan sumber utama masalah dan dampak masalahnya bagi rumah tangga petani di pedesaan kepada actor-aktor kunci pengambil kebijakan pertanian, berbagi pengalaman antar sesama organisasi petani dalam hal pengembangan kapasitas, berbagi pengalaman dengan actor-aktor swasta dalam mata rantai berbagai komoditas pertanian dan menetapkan struktur dan program API pada tahun 2011.
Konsultasi Nasional Kebijakan Pertanian dan Rapat Pimpinan Dewan Tani Nasional API diselenggarakan pada tanggal 14 – 16 Desember 2010 di Gedung Panti Trisula Perwari, Jakarta Pusat. Tema Kegiatannya “ Pangan dan Tanah Untuk Kesejahteraan Petani”. Kegiatan dihadiri oleh 35 Organisasi Petani anggota API dari wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi dan NTT.
Konsultasi Nasional Kebijakan Pertanian untuk isu pangan dan beras dihadiri oleh Staf Kementerian Koordinator Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Bapak Ir. Lodewijk Bistok; dari Kementerian Perdagangan, Bapak Tirta Karma Senjaya, dari Kementerian Pertanian, Bapak Abdurahman, Sekretaris Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), dari Perum BULOG, Bapak Suherman. Untuk Isu Agraria hadir dari Komnas HAM, Bapak Ridha Saleh.
Kegiatan Wisata Agraria ( Kunjungan Lapang ) ke Food Station Pasar Induk Beras di Cipinang untuk memahami mekanisme sistem pemasaran ( tata niaga ) beras dari pihak Pasar Induk Beras di Cipinang dan berapa serapan beras yang dapat ditampung serta mengetahui berbagai varietas dan kualitas beras yang ada di pasar induk beras. Pada acara wawancara dengan para pedagang beras, para petani dari berbagai daerah menyadari pentingnya menjaga mutu dan akses terhadap keberadaan para pedagang beras yang memiliki networking yang kuat diberbagai daerah sentra beras.
Kunjungan lapang lainnya adalah berkomunikasi dan berbagi pengalaman dengan Asosiasi Pedagang yang tergabung dalam Koperasi di Pasar Induk Kramat Jati untuk komoditi pertanian hortikultur (sayur dan buah).
Rapat Pimpinan Dewan Tani Nasional API menetapkan struktur dan program API di tahun 2011 yang terbagi dalam matra kemitraan strategis API dengan VECO- Indonesia untuk Program Advokasi Kebijakan Pangan dan Beras (HPP) dengan penjelasan struktur pengelolaan program dan sumber dana yang diterima oleh Sekna API dari VECO Indonesia, kemitraan strategis API dengan Horticulture Partnership Support Program (HPSP) – Indonesian Netherland Association (INA) Program Penguatan Kapasitas Organisasi Petani dan Akses Terhadap Permodalan (Guarante Fund) tahun 2011 -2012, Kemitraan API dengan Agriterra dari Belanda untuk Program Profiling Organisasi Petani untuk Penguatan Kapasitas dan Akses Pasar Petani tahun 2011.
Hasil penting dari kegiatan tersebut :
A. Konsultasi Nasional Kebijakan Pertanian,
1. Pemerintah melalui pertemuan rutin interdep mengakomodasi kepentingan petani terkait kebijakan harga beras (HPP) dan kebijakan non harga seperti bantuan alsintan (alat mesin pertanian)
2. Organisasi Petani dapat berkomunikasi langsung dengan pihak Perum Bulog didaerah dalam hal akses pasar beras
3. Organisasi petani mengetahui skim bantuan dan subsidi dari pemerintah terkait kebijakan HPP beras
4. Organisasi petani dalam proses penyelesaian konflik agrarian mengedapankan strategi advokasi seperti lobi dan mediasi dengan pihak Kepolisian, Pemerintah untuk menekan angka korban kekerasan yang disebabkan konflik tersebut.
5. Organisasi petani merekomendasikan kepada Seknas API untuk mengupayakan adanya perubahan kebijakan ditingkat nasional dengan membangun kekuatan bersama dengan organisasi nasional di Jakarta seperti NGO, mahasiswa, partai politik dan Pers
B. Kunjungan Lapang Ke Pasar Induk Beras Cipinang dan Kramat Jati
1. Petani dapat memperkirakan kapasitas produksi untuk dapat memasarkan hasil-hasil usaha taninya
2. Petani dapat mengetahui langsung model transaksi penjualan model pasar induk cipinang dan kramat jati
3. Petani untuk dapat mengembangkan akses pasar harus mempersiapkan mekanisme sistem pemasaran di organisasi petani melalui lembaga ekonomi (koperasi) dikarenakan tuntutan pemasaran yang ada mengharuskan ada wadah kelembagaan ekonomi.
C. Rapat Pimpinan Dewan Tani Nasional API
1. Menetapkan Struktur dan Program API tahun 2011 dengan pihak VECO Indonesia, HPSP – INA dan Agriterra
2. Menetapkan anggota baru yaitu :
a. SIKAP ( Asosiasi Komoditas Kakao Mangapenda), Kab. Ende – NTT
b. Asosiasi Petani Padi Lembor (APPEL), Kab. Manggarai Barat –NTT
c. Asosiasi Tani Organik Mbay (ATOM), Kab. Nagakeo – NTT
d. Cinta Alam Pertanian 9 (organisasi perempuan), Kab Flores Timur, NTT
e. Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Adonara –Solor (Kembara), Flores Timur, NTT
f. Arabika Toraja Organik (ATO), Kab. Toraja Utara
g. Asosiasi Petani Padi Organik (APPO), Kab. Tana Toraja
h. Asosiasi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (APMH), Kab. Tana Toraja dan Toraja Utara
i. Paguyuban Petani Salak, Kab. Banjarnegara
3. Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bagi organisasi disemua tingkatan organisasi dari tingkat desa sampai nasional
4. Menetapkan Pedoman Struktur Gaji Pengurus Seknas API
Baca selengkapnya......
Konsultasi Nasional Kebijakan Pertanian dan Rapat Pimpinan Dewan Tani Nasional API diselenggarakan pada tanggal 14 – 16 Desember 2010 di Gedung Panti Trisula Perwari, Jakarta Pusat. Tema Kegiatannya “ Pangan dan Tanah Untuk Kesejahteraan Petani”. Kegiatan dihadiri oleh 35 Organisasi Petani anggota API dari wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi dan NTT.
Konsultasi Nasional Kebijakan Pertanian untuk isu pangan dan beras dihadiri oleh Staf Kementerian Koordinator Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Bapak Ir. Lodewijk Bistok; dari Kementerian Perdagangan, Bapak Tirta Karma Senjaya, dari Kementerian Pertanian, Bapak Abdurahman, Sekretaris Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), dari Perum BULOG, Bapak Suherman. Untuk Isu Agraria hadir dari Komnas HAM, Bapak Ridha Saleh.
Kegiatan Wisata Agraria ( Kunjungan Lapang ) ke Food Station Pasar Induk Beras di Cipinang untuk memahami mekanisme sistem pemasaran ( tata niaga ) beras dari pihak Pasar Induk Beras di Cipinang dan berapa serapan beras yang dapat ditampung serta mengetahui berbagai varietas dan kualitas beras yang ada di pasar induk beras. Pada acara wawancara dengan para pedagang beras, para petani dari berbagai daerah menyadari pentingnya menjaga mutu dan akses terhadap keberadaan para pedagang beras yang memiliki networking yang kuat diberbagai daerah sentra beras.
Kunjungan lapang lainnya adalah berkomunikasi dan berbagi pengalaman dengan Asosiasi Pedagang yang tergabung dalam Koperasi di Pasar Induk Kramat Jati untuk komoditi pertanian hortikultur (sayur dan buah).
Rapat Pimpinan Dewan Tani Nasional API menetapkan struktur dan program API di tahun 2011 yang terbagi dalam matra kemitraan strategis API dengan VECO- Indonesia untuk Program Advokasi Kebijakan Pangan dan Beras (HPP) dengan penjelasan struktur pengelolaan program dan sumber dana yang diterima oleh Sekna API dari VECO Indonesia, kemitraan strategis API dengan Horticulture Partnership Support Program (HPSP) – Indonesian Netherland Association (INA) Program Penguatan Kapasitas Organisasi Petani dan Akses Terhadap Permodalan (Guarante Fund) tahun 2011 -2012, Kemitraan API dengan Agriterra dari Belanda untuk Program Profiling Organisasi Petani untuk Penguatan Kapasitas dan Akses Pasar Petani tahun 2011.
Hasil penting dari kegiatan tersebut :
A. Konsultasi Nasional Kebijakan Pertanian,
1. Pemerintah melalui pertemuan rutin interdep mengakomodasi kepentingan petani terkait kebijakan harga beras (HPP) dan kebijakan non harga seperti bantuan alsintan (alat mesin pertanian)
2. Organisasi Petani dapat berkomunikasi langsung dengan pihak Perum Bulog didaerah dalam hal akses pasar beras
3. Organisasi petani mengetahui skim bantuan dan subsidi dari pemerintah terkait kebijakan HPP beras
4. Organisasi petani dalam proses penyelesaian konflik agrarian mengedapankan strategi advokasi seperti lobi dan mediasi dengan pihak Kepolisian, Pemerintah untuk menekan angka korban kekerasan yang disebabkan konflik tersebut.
5. Organisasi petani merekomendasikan kepada Seknas API untuk mengupayakan adanya perubahan kebijakan ditingkat nasional dengan membangun kekuatan bersama dengan organisasi nasional di Jakarta seperti NGO, mahasiswa, partai politik dan Pers
B. Kunjungan Lapang Ke Pasar Induk Beras Cipinang dan Kramat Jati
1. Petani dapat memperkirakan kapasitas produksi untuk dapat memasarkan hasil-hasil usaha taninya
2. Petani dapat mengetahui langsung model transaksi penjualan model pasar induk cipinang dan kramat jati
3. Petani untuk dapat mengembangkan akses pasar harus mempersiapkan mekanisme sistem pemasaran di organisasi petani melalui lembaga ekonomi (koperasi) dikarenakan tuntutan pemasaran yang ada mengharuskan ada wadah kelembagaan ekonomi.
C. Rapat Pimpinan Dewan Tani Nasional API
1. Menetapkan Struktur dan Program API tahun 2011 dengan pihak VECO Indonesia, HPSP – INA dan Agriterra
2. Menetapkan anggota baru yaitu :
a. SIKAP ( Asosiasi Komoditas Kakao Mangapenda), Kab. Ende – NTT
b. Asosiasi Petani Padi Lembor (APPEL), Kab. Manggarai Barat –NTT
c. Asosiasi Tani Organik Mbay (ATOM), Kab. Nagakeo – NTT
d. Cinta Alam Pertanian 9 (organisasi perempuan), Kab Flores Timur, NTT
e. Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Adonara –Solor (Kembara), Flores Timur, NTT
f. Arabika Toraja Organik (ATO), Kab. Toraja Utara
g. Asosiasi Petani Padi Organik (APPO), Kab. Tana Toraja
h. Asosiasi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (APMH), Kab. Tana Toraja dan Toraja Utara
i. Paguyuban Petani Salak, Kab. Banjarnegara
3. Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bagi organisasi disemua tingkatan organisasi dari tingkat desa sampai nasional
